**BEIJING, 28 Oktober 2026** — Percepatan transisi energi baru dan terbarukan (EBT) membutuhkan lebih dari sekadar pembangunan pembangkit listrik. Kesiapan jaringan, teknologi penyimpanan energi, kepastian investasi, serta kepemimpinan yang mampu mengintegrasikan kebijakan lintas sektor menjadi faktor penentu keberhasilan transformasi energi nasional.
Perspektif tersebut menjadi salah satu pokok pembelajaran Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69 dalam rangkaian studi banding ke Republik Rakyat Tiongkok, termasuk kunjungan ke fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Yanqing di kawasan Longqingxia, Distrik Yanqing, yang dikelola Jingneng Clean Energy.
Kegiatan yang dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Muhammad Taufiq, ini juga mencakup diskusi strategis bersama China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA) di Beijing pada 27 Oktober 2026. Rangkaian tersebut menjadi ruang pembelajaran bagi para pejabat pimpinan tinggi untuk mengidentifikasi praktik pengembangan energi bersih yang relevan diterapkan di Indonesia.
Fokus utama delegasi adalah merumuskan rekomendasi kebijakan yang adaptif, terukur, dan dapat diimplementasikan untuk mendukung pelaksanaan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034 serta Kebijakan Energi Nasional.
## Belajar dari Tiongkok, memperkuat strategi energi nasional
Kunjungan ke fasilitas PLTS Longqingxia memberikan gambaran mengenai pentingnya keterpaduan antara pembangunan pembangkit, pengelolaan sistem kelistrikan, dan kebutuhan energi wilayah.
Pengalaman Tiongkok menunjukkan bahwa pengembangan energi surya dan angin perlu ditopang oleh perencanaan jangka panjang, infrastruktur jaringan yang memadai, serta sistem penyimpanan energi untuk menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan listrik.
Kepala LAN RI, Muhammad Taufiq, menegaskan bahwa kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor merupakan fondasi penting dalam menghadapi tantangan transisi energi dan perubahan iklim.
Tema PKN Tingkat I Angkatan 69, *“Kepemimpinan Adaptif dalam Mewujudkan Percepatan Transisi Energi Terbarukan yang Mendukung Resiliensi Nasional”*, menurutnya, sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan dan kebutuhan memperkuat ketahanan nasional.
Pembelajaran dari Tiongkok diharapkan memperluas perspektif para peserta dalam membangun tata kelola kebijakan yang responsif terhadap perkembangan teknologi, kebutuhan investasi, dan dinamika sistem energi global.
## Transisi energi tidak cukup hanya membangun pembangkit
Ketua Angkatan PKN I Angkatan 69, I Dewa Nyoman AD Wijaya, menjelaskan bahwa salah satu pelajaran penting dari kunjungan tersebut adalah perlunya membangun sistem energi secara terintegrasi.
Selain mengamati pengelolaan PLTS Yanqing, delegasi mendalami konsep *New Power System* yang dikembangkan NEA. Konsep ini menempatkan energi surya dan angin sebagai komponen penting dalam sistem kelistrikan yang didukung penguatan jaringan, perencanaan terpadu, dan teknologi penyimpanan energi.
Menurut Dewa Wijaya, pengalaman tersebut memberikan perspektif bahwa keberhasilan transisi energi ditentukan oleh kemampuan menghubungkan perencanaan strategis dengan pelaksanaan di lapangan.
“Pembangunan energi terbarukan harus berjalan beriringan dengan kesiapan jaringan, pengembangan penyimpanan energi, serta tata kelola yang mampu menyatukan berbagai kepentingan sektoral. Tanpa integrasi tersebut, potensi energi bersih tidak akan termanfaatkan secara optimal,” menjadi inti pembelajaran yang ditekankan dalam kegiatan benchmarking tersebut.
Kebutuhan ini relevan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Sebanyak 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru dan terbarukan, dengan tenaga surya memperoleh porsi sebesar 17,1 GW.
Di sisi lain, Indonesia juga merencanakan pembangunan transmisi sepanjang 47.758 kilometer sirkuit dan penambahan kapasitas gardu induk sebesar 107.950 megavolt ampere (MVA). Angka tersebut menegaskan pentingnya menyelaraskan pembangunan pembangkit dengan kesiapan infrastruktur penyaluran listrik.
## Enam agenda prioritas untuk mempercepat energi bersih
Ketua Benchmarking PKN I Angkatan 69, Jefferdian, menekankan bahwa pengalaman internasional harus diterjemahkan menjadi rekomendasi yang sesuai dengan kondisi Indonesia, mulai dari karakteristik geografis kepulauan hingga tantangan pembiayaan dan koordinasi kelembagaan.
Menurutnya, hasil pembelajaran tersebut mengarah pada enam agenda prioritas.
Pertama, **mengintegrasikan perencanaan pembangkit dan jaringan listrik**, sehingga pembangunan infrastruktur, pengadaan, pembiayaan, perizinan, dan target operasi dapat berjalan dalam satu kerangka pelaksanaan yang terkoordinasi.
Kedua, **mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi**, khususnya *Battery Energy Storage System* (BESS), berdasarkan kebutuhan jaringan dan karakteristik pasokan energi terbarukan. Teknologi ini diperlukan untuk menyimpan kelebihan produksi listrik dan mendukung pasokan ketika kebutuhan meningkat.
Ketiga, **memperkuat kepastian investasi dan kontrak energi terbarukan** melalui pembagian risiko yang jelas, mekanisme pengadaan yang transparan, serta kepastian pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik.
Keempat, **menyederhanakan koordinasi pemanfaatan lahan dan perizinan** tanpa mengabaikan perlindungan lingkungan, kepastian hukum, serta pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan proyek.
Kelima, **mendorong penguatan industri nasional dan penciptaan lapangan kerja hijau** melalui pengembangan pemasok lokal, peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), alih teknologi, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja.
Keenam, **memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial** untuk meningkatkan akurasi perencanaan, prakiraan produksi energi, pemantauan jaringan, dan efisiensi operasi sistem kelistrikan.
Jefferdian menegaskan bahwa keberhasilan transisi energi tidak hanya diukur dari besarnya kapasitas pembangkit yang dibangun, tetapi juga dari keandalan pasokan, efisiensi sistem, keberlanjutan investasi, dan manfaat ekonomi yang dihasilkan bagi masyarakat.
## Mendorong investasi sekaligus manfaat ekonomi nasional
Pengembangan energi bersih juga membutuhkan skema pembiayaan yang mampu menjaga keseimbangan antara daya tarik investasi, keterjangkauan tarif listrik, dan kepentingan publik.
Dalam konteks ini, pengalaman reformasi harga energi terbarukan di Tiongkok menjadi salah satu bahan kajian delegasi, terutama terkait mekanisme pembentukan harga melalui pasar dan pengaturan yang memberikan kepastian bagi keberlanjutan proyek.
Bagi Indonesia, penerapan mekanisme pengadaan kompetitif dan penguatan kontrak jual beli listrik perlu disesuaikan dengan struktur pasar ketenagalistrikan nasional, kesiapan PLN, serta pembagian risiko antara pemerintah dan pelaku usaha.
Pada saat yang sama, investasi energi terbarukan diharapkan memberikan dampak berganda bagi perekonomian, mulai dari penguatan industri dalam negeri hingga terciptanya lapangan kerja hijau.
Rencana pembangunan PLTS Gilimanuk di Bali, dengan kapasitas yang direncanakan sebesar 300 megawatt-peak (MWp) dan dukungan sistem penyimpanan energi sebesar 1.000 megawatt-jam (MWh), menjadi salah satu contoh proyek yang relevan dalam pembahasan integrasi pembangkit, jaringan, dan penyimpanan energi.
## Dari benchmarking menuju rekomendasi yang implementatif
Sebagai tindak lanjut, hasil analisis delegasi akan disusun dalam bentuk *policy brief* dan Matriks Adaptasi Kebijakan. Dokumen tersebut akan mengidentifikasi persoalan prioritas, pilihan intervensi, instansi penanggung jawab, kebutuhan pendanaan, jadwal pelaksanaan, dan indikator keberhasilan.
Penyusunan rekomendasi ini menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa kegiatan benchmarking menghasilkan keluaran yang dapat dimanfaatkan dalam proses perumusan dan penyempurnaan kebijakan pemerintah.
Melalui penguatan kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, Delegasi PKN I Angkatan 69 berharap percepatan transisi energi Indonesia dapat dilaksanakan secara lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.
Pada akhirnya, transformasi menuju energi bersih bukan semata-mata agenda perubahan teknologi, melainkan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi, meningkatkan daya saing ekonomi, membuka peluang kerja baru, serta mewujudkan resiliensi nasional di tengah perubahan global.
