JAYAPURA — Kejaksaan Tinggi Papua mengambil langkah strategis dalam mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan melalui peluncuran program Adhyaksa Peduli Nelayan: Kolaborasi Pembangunan dan Percepatan Operasionalisasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Program tersebut secara resmi diluncurkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Dr. Jefferdian, S.H., M.H., dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Sasana Karya Adhyaksa Kejaksaan Tinggi Papua, Kamis (8/10/2026).
Peluncuran program ini menjadi wujud komitmen Kejati Papua dalam memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan guna mendukung percepatan operasionalisasi Kampung Nelayan Merah Putih, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan di Tanah Papua.
Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kejaksaan Tinggi Papua dan Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, serta pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas langkah-langkah strategis dalam implementasi program.
Sinergi Penegakan Hukum dan Pembangunan
Melalui program Adhyaksa Peduli Nelayan, Kejati Papua mendorong terbangunnya sinergi yang kuat antara fungsi penegakan hukum dan pelaksanaan pembangunan, khususnya dalam mendukung program strategis di sektor kelautan dan perikanan.
Kejaksaan memiliki peran penting dalam memberikan pendapat hukum, pendampingan hukum, pengawalan intelijen penegakan hukum, serta rekomendasi sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah dan para pelaksana program dalam mengidentifikasi potensi kendala sejak dini, memitigasi risiko hukum, serta memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan dukungan tersebut, pembangunan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target fisik, tetapi juga memperhatikan aspek kepatuhan hukum, akuntabilitas, dan keberlanjutan manfaat bagi masyarakat.
Libatkan Berbagai Pemangku Kepentingan
Komitmen mempercepat operasionalisasi Kampung Nelayan Merah Putih turut diperkuat melalui pelaksanaan FGD yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perguruan tinggi, insan pers, TNI, lembaga swadaya masyarakat, hingga kelompok masyarakat.
Selain dilaksanakan secara langsung, kegiatan ini juga diikuti secara daring oleh para kepala kejaksaan negeri beserta jajaran se-Papua dan kepala dinas kelautan dan perikanan kabupaten/kota se-Papua.
Keterlibatan lintas sektor tersebut menjadi bagian penting dalam membangun kesamaan persepsi, menyelaraskan program kerja, serta memperkuat koordinasi dalam menghadapi berbagai tantangan pelaksanaan Kampung Nelayan Merah Putih.
Melalui diskusi bersama, para pemangku kepentingan diharapkan dapat merumuskan langkah tindak lanjut yang konkret dan terukur, sehingga program dapat berjalan efektif dan memberikan dampak yang berkelanjutan.
Berorientasi pada Kesejahteraan Masyarakat Nelayan
Keberhasilan Kampung Nelayan Merah Putih tidak hanya ditentukan oleh tersedianya sarana dan prasarana, tetapi juga oleh kesiapan pengelolaan, keberlangsungan operasional, serta kemampuan program dalam meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat nelayan.
Karena itu, diperlukan kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan agar fasilitas yang dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat pesisir.
Kejaksaan Tinggi Papua melalui program Adhyaksa Peduli Nelayan mengambil bagian dalam upaya tersebut dengan memperkuat aspek pendampingan dan pengawalan hukum sesuai kewenangannya.
Langkah ini diharapkan dapat mendukung terciptanya pelaksanaan program yang tertib, transparan, dan akuntabel, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses pembangunan.
Melalui kolaborasi yang terarah dan berkesinambungan, Kejati Papua bersama Pemerintah Provinsi Papua dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu mendorong percepatan operasionalisasi Kampung Nelayan Merah Putih sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.
Program Adhyaksa Peduli Nelayan pun diharapkan menjadi bagian dari penguatan sinergi pembangunan di Papua, dengan menempatkan kepastian hukum, keberhasilan program, dan kesejahteraan masyarakat sebagai aspek penting yang berjalan beriringan.
